NAMA IDHAM CHALID JADI NAMA JALAN DI JAKARTA
VIVAnews - Mantan Ketua DPR/MPR almarhum Dr. KH. Idham Chalid diusulkan sebagai nama salah satu jalan di Ibu Kota. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Lulung A Lunggana.
Ia mengusulkan nama Jalan Cipete Raya, Jakarta Selatan diganti dengan nama mantan Ketua DPA dan mantan Ketua Umum PBNU dari 1956 hingga 1984 itu.
Menurutnya, pengusulan nama Idham menjadi mana jalan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov DKI) merupakan bentuk penghargaan terhadap jasa-jasanya bagi bangsa dan negara.
"Jasa-jasa beliau sangat besar, jadi sudah selayaknya mendapat penghormatan. Kami mengusulkan kepada Pemprov DKI agar nama Idham Chalid dijadikan nama jalan Cipete Raya," katanya kepada wartawan di Jakarta, Senin 19 Juli 2010.
Lulung menuturkan, dalam waktu dekat, pihaknya akan mengirimkan surat kepada Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengenai masalah ini. "Pemberian nama kepada tokoh yang berjasa bagi negara sudah menjadi tradisi untuk diabadikan menjadi nama jalan," ujarnya.
Hal senada juga diungkapkan, Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) Maman Firmansyah. Menurutnya, figur Idham Chalid sangat berjasa bagi NKRI. Terbukti, semasa hidupnya Idham menempati sejumlah jabatan strategis. Tak hanya itu, Idham merupakan Ketua Umum PBNU terlama.
"Almarhum Idham Chalid merupakan salah satu tokoh terbaik milik NU yang berjasa bagi bangsa dan negara, selain almarhum Gus Dur (Abdurrahman Wahid)," ujarnya.
Seperti diketahui, Idham Chalid merupakan dekralator Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sekaligus mantan Ketua Umum PBNU selama 28 tahun (lima periode).
Idham mengawali karirnya sebagai aktivis Nahdlatul Ulama, organisasai keagamaan terbesar di Indonesia. Sejak awal kiprahnya, karier Idham terus menanjak.
Ketika NU masih bergabung dengan Masyumi pada 1950, laki-laki yang dilahirkan di Satui, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, pada 27 Agustus 1921 ini, telah menjadi ketua umum Partai Bulan Bintang, Kalimantan Selatan. Dia juga menjadi anggota DPR RIS (1949-1950).
Dua tahun setelahnya, Idham terpilih menjadi ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif NU (1952-1956). Kemudian, ia dipilih menjadi orang nomor satu NU pada 1956 hingga 1984.
Selama 28 tahun memimpin NU, Idham telah mengalami berbagai pasang surut. Di bidang eksekutif, ia beberapa kali jadi menteri, baik saat masa Orde Lama maupun Orde Baru.
Ketika Bung Karno jatuh pada 1966, Idham menjadi anggota presidium Kabinet Ampera I dan Kabinet Ampera II dan setelah itu dia diangkat menjadi ketua MPR/DPR pada periode 1972-1977.
Jauh sebelumnya, pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo II, Idham juga menjabat sebagai wakil perdana menteri. Dalam posisi pemerintahan, dia juga pernah mengemban tugas sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung menggantikan KPH Soetardjo Kartohadikoesoemo. (hs)
(Sumber : http://metro.vivanews.com )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar